TOPIK : ARAH KEBIJAKAN EKONOMI
INDONESIA DALAM PERDAGANGAN DAN INVESTASI RILL
Kebijakan
ekonomi adalah mengacu pada tindakan sebuah kebijakan pemerintah dalam mengambil
kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi, kebijakan ini dapat pula mencakup
didalamnya sistem untuk menetapkan sistem perpajakan, suku bunga dan anggaran
pemerintah serta pasar tenaga kerja, kepemilikan nasional, dan otonomi daerah
dari intervensi pemerintah ke dalam perekonomian.
Kadang kala
kebijakan semacam ini sering terpengaruh juga oleh lembaga-lembaga
internasional seperti International Monetary Fund atau Bank Dunia serta
keyakinan politik dari pihak-pihak yang memegang kekuasaan negara saat itu.
Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Jokowi
Tuai Protes
Di luar
negeri, Presiden Jokowi berusaha menggaet investasi besar dari Jepang dan Cina.
Di dalam negeri, pemerintah tiga bulan lalu mengumumkan kenaikan harga Bahan
Bakar Minyak (BBM).
Maret 2015.
Pemerintahan Jokowi akhirnya mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak
(BBM) jenis Premium dan Solar untuk daerah di luar Jawa, Madura dan Bali.
Kenaikan harga masing masing Rp 500 untuk kedua jenis BBM itu.
Staf Khusus
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Widhyawan Prawiraatmaja
mengatakan, kenaikan harga itu sudah disesuaikan dengan melihat perkembangan dan
penyesuaian harga berdasarkan biaya dasar.
"Ada
beberapa hal yang dilihat, seperti pajak, pajak daerah, biaya pengolahan dan
distribusi," kata Widhyawan dalam sebuah diskusi di Jakarta (29/03).
Wakil
Presiden Jusuf Kalla sebelumnya mengatakan, kenaikan harga BBM itu antara lain
disebabkan nilai Rupiah yang melemah.
"Kita
tahu Rupiah sekarang masih Rp 13.000 lebih per Dolar AS, minyak juga naik
lagi," kata Jusuf Kalla seperti dikutip kantor berita Antara.
Tarif
angkutan umum tak boleh naik
Menteri
Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan menegaskan, Pengusaha Nasional Angkutan
Bermotor di Jalan (Organda) tidak akan menaikkan tarif angkutan umum sehubungan
dengan kenaikan harga BBM.
Indonesien
Benzin Tankstelle von Pertamina in Jakarta
"Tidak
bakalan naik," tandas Jonan di Istana Negara kepada wartawan hari Senin
(30/03).
Menurut
Jonan, tarif angkutan umum sudah naik beberapa waktu yang lalu, sehingga saat
ini tidak perlu naik lagi.
Jonan
menerangkan, mengenai tarif angkutan umum di daerah, pengaturannya dikembalikan
ke masing-masing Pemerintah Daerah. Tapi dia meminta para wali kota, bupati,
dan gubernur untuk tidak menaikkan tarif angkutan.
Di beberapa
kota, berbagai kelompok mahasiswa menggelar aksi memrotes kenaikan harga BBM
yang dinilai menyulitkan masyarakat yang berpenghasilan rendah.
Jokowi cari
investor dari Jepang dan Cina
Menteri
Koordinator (Menko) Perekonomian Sofyan Djalil mengaku Indonesia berhasil
menarik investasi ketika dirinya bersama Presiden Joko Widodo dan beberapa
menteri lain berkunnjung ke Jepang dan China.
Tidak
sedikit perusahaan-perusahaan multinasional yang menggantungkan program riset
dan pengembangannya pada Jepang. Selain itu negeri sakura juga dinilai
prospektif sebagai pusat logistik regional. Secara umum, posisi Jepang masih
kokoh karena geliat pasar di dalam negeri yang dinamis, buruh yang terdidik dan
konsumen yang berpikiran maju.
Dia
menerangkan, ada lebih dari 1200 perusahaan Jepang yang sudah menyatakan
minatnya masuk Indonesia.
"Semangat
Jepang luar biasa untuk menanamkan investasinya. Mereka bilang, Indonesia bisa
menjadi basis produksi untuk ekspor," kata Menko Sofyan Djalil di Jakarta,
Senin (30/03)
Perusahaan
otomotif Jepang, Toyota, bahkan sudah mulai melakukan investasi senilai Rp 20
triliun sampai tahun 2018.
Sementara di
Cina, pertemuan bisnis juga menghasilkan respon positif. Kebanyakan investor
Cina ingin menanam modal di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
tambahnya.
Menko Sofyan
Djalil meminta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) lebih aktif lagi
menjaring investor asing.
"Kendalanya
selama ini adalah implementasi atau realisasi yang tidak cukup besar. Itu
tantangan BKPM dan pemerintah, untuk menarik minat investor ke sini,"
tandasnya.
Kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh presiden
sebenarnya cukup tepat sasaran namun dengan menaikkan harga-harga tersebut akan
menuai protes dari beberapa pihak dan masyarakat apalagi masyarakat dari
golongan bawah yang untuk membeli makanan dalam sehari saja mereka belum tentu
cukup. Pertimbangkan kembali keputusan tersebut secara keseluruhan.
http://www.dw.com/id/kebijakan-ekonomi-pemerintahan-jokowi-tuai-protes/a-18349267
Daftar pustaka :
Pasaribu
Rowland Bismark Fernando. 2012.
Bahan Ajar
Perekonomian Indonesia.
Fakultas
Ekonomi. Universitas Gunadarma,
Kenari.
http://www.dw.com/id/kebijakan-ekonomi-pemerintahan-jokowi-tuai-protes/a-18349267
Tidak ada komentar:
Posting Komentar